TINGKATKAN KINERJA BIROKRASI KARANGASEM RINTIS CIVIC CENTRE

Asisten II Drs. I Made Sujana Erawan, M.AP

Upaya menata kelola peran birokrasi yang berintikan sumber daya manusia aparatur, terus digenjot Pemkab Karangasem. Setelah berhasil memaknai otonomi daerah  dengan penyerahan 30 urusan kepada pemerintah Kecamatan, Bupati Karangasem berhasil  menata Kantor Bupati untuk memberi kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, guna menggenjot kontribusi PNS dalam pembangunan dan pemerintahan dilakukan pemberian Tunjangan Perbaikan Kinerja (TPK) yang cukup tinggi. Disamping itu guna menunjang efisiensi dan efektifitas kinerja kini dimulai membangun infrastruktur civic centre dilingkungan jalan Ngurah Rai Amlapura sebagai pusat perkantoran di Kota Amlapura.

Menurut penjelasan Asisten II Drs. I Made Sujana Erawan, M.AP didampingi Kabag Perwat I Nyoman Dani, SH (4-9-2014), kebutuhan infrastruktur civic centre dalam era kemajuan dan tuntutan pelayanan birokrasi dewasa ini sudah sangat layak.  Sejumlah SKPD sebagai pelaksana misi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  masyarakat, perlu diefektifkan agar bisa mencapai standar yang ideal. Jika dituntut optimalisasi pelayanan tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur perkantoran didukung modernisasi administrasi  berbasis IT.

Ditambahkan, pembangunan civic centre tahap pertama di sebelah selatan Lapangan Tanah Aron sudah dimulai tahun 2013 dalam bentuk  kontruksi gedung lantai III menelan dana sekitar 9 milyar, berlanjut tahun 2014 untuk pembangunan fisik kontruksi beton bertulang dengan  kap rangka baja ringan. Pembangunan dimulai tanggal 23 April 2014 sampai 19 Oktober 2014 oleh  PT .Dedy Tindo Jaya dari Jakarta dengan jumlah dana Rp. 4.150.000.000.

Adapun tujuan dari pembangunan  ifrastruktur civic centre adalah untuk meningkatka, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, mempermudah kordinasi, meningkatkan disiplin pegawai serta meningkatkan prduktifitas kerja pegawai. Denga fasilitas gedung baru maka kecepatan,m sinkronisasi  pelayanan bisa dicapai yang  bermuara pada optimalisasi dan profesionalitas kinerja. Disamping itu yang terpenting adalah pengawasan terhadap pegawai lebih efektif sehingga menekan kemungkinan adanya pegawai yang kluyuran.

Nantinya direncanakan pada Gedung Perkantoran berlantai 3 tersebut di lantai I akan ditempati Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T), latai II direncanakan ditempati Badan kesbang Linmas Pol dan Lantai III di tempati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan untuk eks kantor lama di Disbudpar akan dimanfaatkan sebagai Kantor Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), Kantor Kesbangpol Linmas direncanakan ditempati sebagai Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) sedangkan bekas Kantor KP2T masih belum pasti dimanfaatkan unit apa nantinya.