Apel Perdana Awal Tahun Wabup Sukerana : Tingkatkan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Apel Disiplin

Humas Protokol – Liburan tahun baru selesai. Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali masuk kerja. Hal ini ditandai dengan digelarnya apel perdana yang dipimpin Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan I Komang Subadra, dengan Inspektur Ucapara Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH, di Lapangan Tanah Aron, Senin (5/1/2015). Apel tersebut juga dihadiri  Sekda Adnya Mulyadi, Para Asisten, Staf Ahli dan Para Kepala SKPD di jajaran Pemda Karangasem.

Dalam amanatnya, Sukerana mengatakan, tahun 2015 jajaran Pemkab Karangasem harus lebih giat meningkatkan kinerja, baik dalam meningkatkan disiplin maupun pelayanan publik secara optimal dan maksimal.

Sukerana meminta, seluruh SKPD melakukan evaluasi kegiatan secara optimal guna dapat terwujudnya produktifitas kerja dengan tetap berpedoman kepada peraturan serta mekanisme secara normatif dan agar mampu meminimalis permasalahan.
Ditambahkan, mengenai pembangunan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberi dampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kebijakan diarahkan guna terwujudnya pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga, membangun partisipasi dan keswadayaan masyarakat, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan kawasan pedesaan melalui pengembangan prasarana/sarana dan kawasan pedesaan. Selain itu, perlu dilaksanakan juga pemanfaatan sumber daya yang ada dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

Disamping itu,  Sukerana mengungkapkan, dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ada tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti masih terbatasnya penyediaan infrastruktur di pedesaan, masih banyaknya rumah tangga misin (RTM) yang membutuhkan penanganan mendesak, terbatasnya kemampuan aparat desa dalam menyusun perencanaan komprehensif dan masih rendahnya tingkat pendidikan mayarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kebijakan yang diambil adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan, pendataan rumah tangga miskin dan mendorong penanganannya di semua sektor. (anie)