Bappeda Karangasem Gelar Evaluasi Kelembagaan TKPK dan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana

Humas – Karangasem - Untuk menyerap berbagai pemikiran dan masukan sebagai reflektik-evaluatif terhadap pengalaman dan pengembangan penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Karangasem, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karangasem menggelar acara evaluasi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.  Dihadiri langsung Ketua TKPK Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH didampingi Sekretaris TKPK Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta, ST.MT, Kepala Badan Pusat Statistik Ir AAA Raka Suarningsih, Kepala Desa se-Kabupaten Karangasem, tokoh masyarakat serta seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem bertempat di Aula Kantor Bupati Karangasem, Kamis (27/11/2014).

Wakil Bupati Karangasem selaku ketua TKPK I Made Sukerana, SH dalam sambutannya mengatakan, sangat prihatin Karangasem dengan tingkat kemiskinan nomor dua terbanyak. Hal ini tentu memerlukan perhatian dari segenap stakeholder terkait, guna mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang merata dan berkeadilan,  perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, serta perlindungan sosial. “Yang tidak kalah penting meningkatkan peran TKPK dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk kelompok sasaran masyarakat miskin melalui menjalin komunikasi kebersamaan antar anggota, swasta dan masyarakat, terangnya. 

Lebih jauh dikatakan Sukerana, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusi, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dianggap sangat perlu dilakukan langkah - langah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelanggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. “Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan program kebijakan dalam usaha mengurangi beban pengeluaran masyarakat secara menyeluruh yang mengarahkan pendekatan secara lebih komprehensif yang berbasis pada pengembangan penghidupan secara berkelanjutan”, imbuhnya.

Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta melaporkan, program penangganan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Karangasem melalui program bedah rumah, JKBM, PNPM, Simantri dan beasiswa masyarakat miskin. Namun program-program tersebut baru menangani persoalan 20% yang dihadapi oleh penduduk miskin. Sementara porsi 80%, yaitu komponen makanan, perlu mendapat perhatian serius terutama yang menyangkut penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada kesempatan itu, disampaikan oleh Kepala BPS  Ir. AAA Raka Suarningsih, persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Bali, tingkat kemiskinan Karangasem 6,88% masih merupakan tertinggi ke-dua di Bali, setelah Kabupaten Klungkung 7,01% . Hal ini disebabkan tekanan inflasi serta ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemkab melalui perencanaan program kebijakan, prioritas anggaran dan kebijakan diharap berdampak pada penurunan angka kemiskinan. (panca/anie)